Dalam konteks pengelolaan tugas negara, Komisi XI DPR memiliki peran penting, terutama dalam hal pemberian subsidi untuk menjamin distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Stabilitas harga dan ekonomi juga menjadi fokus utama dalam upaya tersebut. Pada Sidang Paripurna DPR RI yang ke-21, disepakati bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan berfungsi sebagai mitra untuk dua komisi di DPR, yaitu Komisi VI dan Komisi XI.

Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, mengonfirmasi bahwa BPI Danantara telah resmi ditetapkan sebagai mitra kerja untuk Komisi VI terkait pengelolaan operasional BUMN. Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa, 1 Juli 2025, Adies bertanya kepada anggota DPR mengenai persetujuan penetapan tersebut, yang kemudian direspon positif oleh semua anggota dewan.

Adies menjelaskan, keputusan ini mengikuti hasil rapat konsultasi yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2025. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi telah mencapai kesepakatan bahwa BPI Danantara akan menjadi mitra kerja bagi Komisi VI dan Komisi XI. Dengan langkah ini, diharapkan kerjasama yang lebih baik dalam pengelolaan investasi dapat tercipta untuk kepentingan masyarakat luas.